Negara Terlalu Cepat Memberi Makan tapi Terlalu Lambat Mendidik

ketimpangan antara makan bergizi & pendidikan

Oleh: Insan Faisal Ibrahim, S.Pd

Mata Akademisi, Milenianews.com – Dalam dinamika kebijakan publik, negara kerap dihadapkan pada pilihan antara solusi cepat dan investasi jangka panjang. Program makan gratis menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan yang bersifat instan lebih mudah diterima, lebih cepat dipuji, dan lebih sederhana dikemas sebagai keberhasilan. Program semacam ini menyentuh kebutuhan paling dasar manusia, yakni rasa lapar. Anak yang kenyang dianggap siap belajar, keluarga yang terbantu dianggap sejahtera. Namun di balik kemasan kebaikan tersebut, terdapat persoalan mendasar yang kerap dikesampingkan, yakni pendidikan yang bermutu dan kesejahteraan guru yang hingga kini belum benar-benar diselesaikan.

Makan gratis memang memiliki nilai sosial yang penting, terutama bagi masyarakat miskin. Namun kebijakan ini berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik. Ia tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural yang bersumber dari rendahnya kualitas pendidikan. Perut yang kenyang tidak otomatis melahirkan kecerdasan, daya pikir kritis, maupun keterampilan hidup.

Tanpa pendidikan yang kuat, generasi muda hanya akan tumbuh sebagai penerima bantuan, bukan sebagai pencipta solusi bagi bangsanya sendiri. Ketergantungan menjadi pola, bukan kemandirian.

Baca juga: Realitas Pahit Guru Honorer di Balik Program Makan Bergizi Gratis

Pendidikan adalah kerja panjang yang hasilnya tidak bisa dinikmati secara instan. Ia membutuhkan kesabaran lintas generasi, konsistensi kebijakan, serta keberanian untuk berpikir melampaui masa jabatan. Inilah sebabnya pendidikan sering kali kalah pamor dibandingkan program-program populis.

Pendidikan yang kalah oleh popularitas

Dampak pendidikan tidak mudah dipamerkan dalam angka jangka pendek. Keberhasilannya tidak selalu viral. Namun justru di situlah letak kekuatannya. Pendidikan membangun fondasi peradaban, bukan sekadar citra politik.

Di tengah persoalan pendidikan, guru menjadi aktor paling vital sekaligus paling sering diabaikan. Guru dituntut profesional, berdedikasi, dan menjadi teladan moral. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru masih hidup dalam ketidakpastian.

Gaji yang tidak layak, status honorer yang berkepanjangan, serta beban administrasi yang menumpuk menjadi kenyataan pahit yang harus diterima. Kondisi ini bukan hanya melukai guru secara personal, tetapi juga melukai sistem pendidikan secara keseluruhan.

Ketika kesejahteraan guru diabaikan, kualitas pendidikan ikut tergerus. Guru yang harus memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari akan sulit fokus pada pengembangan diri dan inovasi pembelajaran.

Guru dituntut besar tapi dihargai kecil

Dalam kondisi seperti ini, pendidikan berubah menjadi rutinitas, bukan proses pembebasan. Ironisnya, negara sering menuntut hasil besar dari guru tanpa memberikan dukungan yang setara.

Guru diminta mencetak generasi emas, tetapi diperlakukan seolah mereka bukan aset strategis bangsa. Pendidikan dipuji dalam pidato, tetapi diabaikan dalam kebijakan nyata.

Sejarah dunia memberi pelajaran berharga tentang pilihan kebijakan yang menentukan nasib sebuah bangsa. Jepang pasca bom atom Hiroshima dan Nagasaki berada dalam kehancuran total. Infrastruktur luluh lantak, ekonomi runtuh, dan kepercayaan diri nasional nyaris hilang.

Namun di tengah kehancuran itu, Jepang tidak berhenti pada bantuan pangan semata. Mereka memahami bahwa untuk bangkit, manusia harus dibangun terlebih dahulu.

Belajar dari bangsa yang memuliakan guru

Pendidikan dijadikan prioritas utama, dan guru ditempatkan sebagai garda terdepan kebangkitan bangsa. Pemerintah Jepang secara sadar berinvestasi besar pada pendidikan dan pelatihan guru.

Guru dimuliakan secara sosial dan dijamin secara ekonomi. Negara percaya bahwa orang-orang cerdas tidak lahir begitu saja, tetapi dibentuk melalui pendidikan yang serius dan guru yang berkualitas.

Keputusan tersebut tidak memberikan hasil instan. Namun dalam beberapa dekade, Jepang bangkit menjadi negara maju dengan sumber daya manusia unggul. Kebangkitan itu bukan keajaiban, melainkan buah dari pilihan kebijakan yang tepat dan konsisten.

Indonesia memiliki tantangan yang berbeda, tetapi nilai dasarnya tetap relevan. Bangsa yang ingin maju harus berani menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

Baca juga: Mengabdi Tanpa Jaminan: Guru Honorer dan Keadilan yang Tak Kunjung Datang

Makan gratis tak cukup untuk masa depan

Memberi makan anak-anak memang penting, tetapi mendidik mereka agar mampu berpikir, berkreasi, dan mandiri jauh lebih menentukan masa depan. Tanpa pendidikan yang kuat, program sosial hanya menjadi penopang sementara.

Pendidikan gratis yang sesungguhnya bukan sekadar menghapus biaya sekolah. Ia berarti memastikan kualitas pengajaran, fasilitas layak, kurikulum relevan, serta guru yang sejahtera dan fokus mendidik.

Makan gratis tanpa pembenahan pendidikan ibarat menambal atap bocor tanpa memperbaiki fondasi rumah. Masalah yang sama akan terus berulang.

Bangsa yang besar bukan hanya memastikan rakyatnya tidak lapar hari ini, tetapi memastikan mereka mampu berdiri tegak esok hari. Pendidikan bermutu dan guru yang sejahtera harus menjadi jantung kebijakan negara, bukan sekadar pelengkap program instan.

Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *