Milenianews.com, Mata Akademisi– Di Aceh, semangat untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas menjadi tiang yang kokoh, mengilhami setiap langkah untuk mencegah korupsi dan membangun fondasi keadilan yang kokoh bagi generasi mendatang. Dari pesona alam yang megah hingga warisan kearifan lokal yang kaya, Aceh menjadi panggung bagi upaya bersama dalam merajut tali persaudaraan dan memupuk budaya kejujuran serta tanggung jawab sebagai landasan bagi kemajuan yang berkelanjutan.
Korupsi telah menjadi salah satu penyakit sosial yang merusak tatanan peradaban manusia. Dampaknya sangat merugikan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan sosial.
Di Provinsi Aceh, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila, upaya memerangi korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, Sebagai awal dari upaya memerangi korupsi, abdi negara harus memiliki komitmen yang kuat terhadap integritas dan moralitas yang tinggi. Mereka harus menjadi teladan dalam berbuat baik dan menjaga kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Maka Kementerian Agama, sebagai lembaga yang memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai agama dan moral, dapat menjadi garda terdepan dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Abdi negara Kementerian Agama perlu menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik yang mereka lakukan. Hal ini termasuk dalam pengelolaan dana dan aset yang berasal dari pemerintah. Selain itu, harus senantiasa mengedepankan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Memerangi korupsi, diperlukan pendekatan yang holistik dan inovatif. Seperti transformasi digital dan moderasi beragama akan muncul sebagai dua elemen kunci yang dapat membantu dalam memerangi korupsi
Transformasi digital telah membuka peluang baru dalam memonitor dan mengelola pengeluaran publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan dana publik dapat dipantau secara real-time, meminimalkan kemungkinan manipulasi atau penyalahgunaan. Sistem pembayaran digital juga dapat mengurangi praktik korupsi seperti suap dan penggelapan dana.
Di samping itu, moderasi beragama dapat memberikan landasan moral yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Nilai-nilai etika dan integritas yang diajarkan dalam berbagai agama dapat membentuk perilaku yang jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik. Selain itu, pemberdayaan ulama dan pemimpin agama untuk turut serta dalam pendidikan anti-korupsi dan memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat dapat menjadi langkah penting dalam memerangi korupsi.
Dalam kerangka upaya memerangi korupsi, abdi negara Kementerian Agama di Provinsi Aceh perlu aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya menjaga kebersihan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti ceramah, seminar, dan pembentukan kelompok-kelompok anti korupsi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan peran mereka dalam memeranginya akan semakin meningkat.
Selain upaya-upaya di atas, Kementerian Agama juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga anti korupsi dan lembaga swadaya masyarakat untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi. Kolaborasi ini dapat melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat umum.
Langkah-langkah strategis dalam memadukan transformasi digital dan moderasi beragama untuk memerangi korupsi harus didasarkan pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan institusi keagamaan; pertaman, penerapan Sistem E-Government, yaitu Pemerintah perlu mengintegrasikan sistem e-government dalam administrasi publik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Aplikasi berbasis teknologi dapat digunakan untuk memantau pengeluaran publik, pengelolaan pajak, dan layanan publik lainnya sehingga meminimalkan celah untuk korupsi.
Kedua, Pendidikan dan Pelatihan Anti-Korupsi, yaitu Melalui kerja sama antara pemerintah dan institusi keagamaan, program pendidikan dan pelatihan anti-korupsi dapat diselenggarakan untuk menggalakkan kesadaran akan bahaya korupsi dan mendorong perilaku yang jujur dan bertanggung jawab.
Ketiga, adanya keterlibatan aktif ulama dan pemimpin agama melalui dukungan aktif dari ulama dan pemimpin agama dalam mempromosikan nilai-nilai etika dan integritas dapat menjadi instrumen yang ampuh dalam mendorong kepatuhan moral di antara masyarakat dan pengambil kebijakan.
Keempat, pengembangan aplikasi dan sistem pembayaran digital sebagai upaya untuk meminimalkan praktik korupsi seperti suap dan penyalahgunaan dana publik, pengembangan aplikasi dan sistem pembayaran digital yang aman dan terpercaya dapat menjadi solusi yang efektif.
Kelima, penguatan pengawasan dan penegakan hukum: Peningkatan kerja sama antara lembaga pengawasan dan penegakan hukum dengan menggunakan teknologi digital untuk mendeteksi dan menindak tindak korupsi sangat diperlukan dalam memastikan efektivitas dari langkah-langkah pemberantasan korupsi.
Melalui langkah-langkah konkret yang dijalankan oleh abdi negara Kementerian Agama di Provinsi Aceh, harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih bermoral dan berintegritas dapat terwujud. Semoga gagasan emas ini dapat menjadi pemicu bagi semua pihak untuk bersama-sama berperan aktif dalam memerangi korupsi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Melalui sinergi antara transformasi digital dan moderasi beragama, optimisme dalam memerangi korupsi dapat menjadi lebih nyata. Tantangan besar yang dihadapi dalam upaya ini menuntut kerja sama antar semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi praktik korupsi. Melalui langkah-langkah strategis yang komprehensif dan terpadu, visi sebuah masyarakat yang bersih dan berintegritas dapat lebih mungkin terwujud.
Penulis: Rifki Ismail, S.Ag, ASN Kantor Wilayah Kementerian Agam, Provinsi Aceh
