Milenianews.com, Mata Akademisi – Dalam hiruk-pikuk ruang publik Indonesia hari ini—dari konflik Iran dan Amerika Serikat di layar televisi, perdebatan pilkada melalui DPRD di kanal politik, hingga polemik “Mens Rea” Pandji Pragiwaksono di media sosial—tampak satu benang merah yang mengkhawatirkan: bebal komunikasi.
Istilah ini memang bukan konsep akademik baku, tetapi cukup representatif untuk menggambarkan sikap keras kepala kolektif ketika fakta, konteks, dan penjelasan telah berulang kali disampaikan, namun tetap ditolak untuk dipahami. Bebal komunikasi bukan semata soal “tidak mengerti”, melainkan “tidak mau mengerti”.
Baca juga: Teori Komunikasi Kontekstual Menurut Deddy Mulyana
Dari Iran ke Indonesia: ketika narasi mengalahkan fakta
Dalam wawancara eks Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, di TvOne, terlihat jelas bagaimana informasi tentang Iran lebih banyak dibentuk oleh sensasi media dan kepentingan geopolitik ketimbang realitas di lapangan. Demonstrasi, pembakaran masjid, hingga ancaman perang besar dipotret secara hiperbolik, lalu dikonsumsi mentah oleh publik.
Ketika narasumber menjelaskan bahwa jumlah masjid yang dibakar tidak sebanyak yang diberitakan, atau bahwa situasi di Iran relatif lebih tenang daripada yang digambarkan media, informasi korektif tersebut justru cenderung tenggelam. Publik yang telah terlanjur jatuh cinta pada narasi dramatis enggan menerima gambaran yang lebih proporsional.
Logika “Timur Tengah selalu perang” atau “Amerika pasti menyerang” terasa lebih memikat ketimbang penjelasan bahwa realitas politik internasional jauh lebih kompleks dan sarat manuver diplomatik. Di sinilah bebal komunikasi menemukan momentumnya.
Ia lahir dari kombinasi rendahnya literasi media, prasangka geopolitik, dan hasrat terhadap tontonan konflik. Sulit mengatakan bahwa persoalannya sekadar “kurang informasi”. Informasi korektif sebenarnya tersedia, bahkan disampaikan oleh pihak yang memiliki pengalaman langsung. Masalahnya terletak pada keengganan menggeser keyakinan yang sudah mapan.
Bebal komunikasi bekerja seperti tameng psikologis: ketika fakta mengganggu narasi yang terasa nyaman, yang disingkirkan adalah faktanya—bukan narasinya.
Pilkada dan jurang antara rakyat dan elit
Wacana pengembalian pilkada ke DPRD memperlihatkan bentuk lain dari bebal komunikasi, kali ini di level elit politik. Partai-partai berbicara soal efisiensi, mahalnya biaya pilkada langsung, serta kebutuhan stabilitas politik. Argumen-argumen teknokratis ini disampaikan berulang, seolah persoalan pilkada hanyalah masalah anggaran dan mekanisme.
Di sisi lain, publik menyimpan memori panjang tentang reformasi, praktik jual-beli kursi di DPRD, dan trauma demokrasi yang dikooptasi oleh elit. Ketika aspirasi publik untuk mempertahankan hak pilih langsung telah berkali-kali dinyatakan, namun tetap direspons dengan logika teknis semata, di situlah bebal komunikasi bekerja.
Elit politik tidak sepenuhnya tuli. Mereka mendengar, tetapi menolak menangkap lapisan makna yang lebih dalam: bahwa pilkada langsung bukan sekadar prosedur, melainkan simbol harga diri politik rakyat.
Namun publik juga tidak sepenuhnya bebas dari bebal komunikasi. Sebagian kelompok menolak mentah-mentah setiap upaya evaluasi pilkada langsung, seolah mengakui problem biaya tinggi dan politik uang berarti otomatis menyetujui pengembalian pilkada ke DPRD.
Akibatnya, ruang dialog rasional menyempit. Kritik terhadap desain pilkada langsung dicurigai sebagai siasat elit, sementara kekhawatiran publik dianggap sekadar reaksi emosional. Bebal komunikasi memanifestasikan diri sebagai polarisasi, menutup kemungkinan posisi tengah yang menyatakan: pilkada langsung perlu dipertahankan, tetapi mekanismenya harus diperbaiki.
“Mens Rea” Pandji dan fanatisme tafsir
Kasus “Mens Rea” Pandji Pragiwaksono memperlihatkan bentuk bebal komunikasi yang lebih kompleks karena bersinggungan dengan agama, identitas, dan hukum. Pertunjukan stand-up comedy bernuansa politik yang tayang di Netflix memicu laporan pidana dengan tuduhan penistaan agama, penghinaan terhadap ormas, dan ujaran kebencian.
Di satu sisi, ada yang melihat materi Pandji sebagai kritik sosial dalam bingkai komedi. Di sisi lain, ada yang membaca setiap joke sebagai serangan langsung terhadap kelompok dan keyakinan tertentu.
Bebal komunikasi muncul dalam dua arah. Pertama, pada sebagian pengecam yang menolak mengakui bahwa komedi memiliki konteks khusus—hiperbola, ironi, dan satire. Kritik terhadap struktur kekuasaan dibaca sebagai penghinaan terhadap identitas suci. Penjelasan apa pun justru memperkeras kemarahan, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar argumen, melainkan harga diri kelompok.
Kedua, pada sebagian pendukung yang menutup total kemungkinan bahwa ada bagian materi yang problematis. Semua kritik disapu sebagai sikap “baper” atau anti kebebasan berekspresi, tanpa mau masuk ke diskusi etis tentang batas antara kritik, hinaan, dan ujaran kebencian.
Dalam konteks ini, bebal komunikasi adalah ketidakmampuan menerima bahwa dua hal bisa sama-sama benar: komedi membutuhkan kebebasan, dan kebebasan tetap layak dikritik secara etis.
Ironisnya, istilah mens rea—yang berarti “niat jahat” dalam hukum pidana—justru menjadi sumber kebuntuan tafsir. Sebagian pihak dengan mudah menisbatkan niat jahat, sementara pihak lain menolaknya secara mutlak. Nuansa hilang, diskusi terjebak pada hitam-putih.
Akar bebal komunikasi: bukan bodoh, tapi keras kepala
Dari ketiga kasus tersebut, jelas bahwa bebal komunikasi bukan soal rendahnya kecerdasan, melainkan kerasnya orientasi psikologis dan politis. Ada beberapa pola berulang.
- Pertama, confirmation bias: hanya menerima informasi yang mengonfirmasi keyakinan awal.
- Kedua, fanatisme identitas: kritik dibaca sebagai serangan.
- Ketiga, rendahnya literasi media dan politik: sulit membedakan framing dengan fakta, satire dengan ujaran kebencian, atau teknis dengan prinsip.
- Keempat, keterputusan antara elit dan publik: elit sulit menyerap pesan rakyat, rakyat sulit mempercayai niat elit.
Bebal komunikasi, dengan demikian, adalah gejala struktural—lahir dari cara media bekerja, cara pendidikan membentuk pola pikir, cara partai berpolitik, dan cara publik mengonsumsi informasi.
Keluar dari bebal komunikasi: dari label ke tanggung jawab
Menyebut orang atau kelompok sebagai “bebal komunikasi” memang menggoda. Namun jika berhenti pada label, istilah itu justru menjadi bagian dari masalah. Ia seharusnya berfungsi sebagai cermin, bukan senjata.
Di level individu, keluar dari bebal komunikasi berarti melatih kebiasaan menunda reaksi, tidak langsung percaya pada narasi paling dramatis, dan bersedia meninjau ulang keyakinan ketika fakta tidak mendukung.
Di level publik, ini berarti membuka ruang bagi posisi tengah: mengakui problem sekaligus mencari perbaikan bersama. Dalam konteks pilkada, misalnya, mempertahankan hak pilih langsung sambil serius menekan biaya dan politik uang.
Dalam kasus komedi politik seperti “Mens Rea”, keluar dari bebal komunikasi berarti mengakui komedi sebagai ruang kritik yang sah, sekaligus berani mengkritik komedi yang jatuh pada generalisasi atau penghinaan tidak perlu. Sebaliknya, pihak yang merasa tersinggung perlu membuka ruang dialog sebelum menempuh jalur pidana.
Bebal komunikasi pada akhirnya adalah pilihan: memilih menutup diri demi kenyamanan narasi, atau memilih tetap resah namun bersedia diajak berpikir.
Di tengah banjir informasi, bebal komunikasi memang menggoda karena menyederhanakan dunia menjadi “kita” dan “mereka”. Namun bagi demokrasi, kenyamanan semacam itu adalah bahaya. Demokrasi membutuhkan warga yang tidak hanya berani berbicara, tetapi juga berani mendengar, mengoreksi, dan mengakui kemungkinan salah—bahkan ketika keyakinannya sendiri terasa paling benar.
Penulis: Saepullah, Dosen Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
