Milenianews.com, Jakarta– Pelantikan kepengurusan Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia (ASPEKSINDO) periode 2025–2030 berlangsung dengan penuh rasa bangga, khidmat, dan semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Acara dibuka oleh MC TVRI, Andien Wijaya, dan dihadiri oleh lebih dari 300 kepala daerah anggota ASPEKSINDO dari seluruh Indonesia.
Bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, prosesi pelantikan pengurus baru dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Dalam kesempatan tersebut, secara resmi ditetapkan kepengurusan tahun 2025-2030 yang dipimpin oleh Dr. Hj. Erlina Ria Norsan, S.H., M.H. (Bupati Mempawah) sebagai Ketua Umum, dan Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P. (Bupati Aceh Barat Daya) sebagai Sekretaris Jenderal, bersama jajaran pengurus lainnya yang diharapkan mampu membawa organisasi ini semakin progresif dan berdampak nyata bagi daerah.
Acara berlangsung dengan penuh khidmat serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai wilayah dan lembaga, di antaranya:
- Provinsi Kalimantan Barat: Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.
- Provinsi Kalimantan Timur: H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E.
- Provinsi Sulawesi Barat: Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
- Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat: Daud Yordan
Dalam arahannya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa anggota ASPEKSINDO memiliki pekerjaan rumah yang besar dan strategis, yaitu bagaimana mampu mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di masing-masing daerah menjadi produk dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Hal ini tidak hanya sebatas pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup hilirisasi, inovasi produk, penguatan rantai pasok, hingga peningkatan daya saing di pasar nasional maupun global.
Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya pemanfaatan program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan program kampung budidaya. Kedua program ini diharapkan menjadi katalis dalam mendorong transformasi ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.
Pendekatan “Karpet Merah”
Sesi talkshow kemudian dibuka oleh Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. selaku Dewan Pakar ASPEKSINDO. Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya menghadirkan iklim investasi yang kondusif melalui pendekatan “karpet merah” bagi para pelaku usaha di sektor perikanan. Menurutnya, kemudahan perizinan, kepastian regulasi, serta dukungan infrastruktur merupakan faktor kunci untuk menarik investasi yang berkualitas.
Ia juga menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah apabila dikelola secara optimal. Dengan penguatan sektor ini, daerah tidak hanya mampu meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang luas, mengurangi angka pengangguran, serta berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong tercapainya daerah yang maju, sejahtera, adil, makmur, dan berdaulat.
Baca Juga : Prof. Rokhmin Dahuri: Konsep Itqan dalam Islam sangat Relevan dengan Kehidupan Modern
Pandangan tersebut diperkuat oleh Ir. Kartika Listriana, S.T., MPPM selaku Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, yang menyampaikan bahwa saat ini KKP tengah mengoptimalkan pengelolaan ruang pesisir dan laut secara terencana dan berkelanjutan. “Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian ruang usaha serta kemudahan bagi para pelaku bisnis di sektor kelautan dan perikanan, sehingga investasi dapat tumbuh dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menyoroti berbagai tantangan klasik yang hingga kini masih dihadapi oleh para pelaku perikanan, khususnya nelayan. Salah satu isu utama yang terus berulang adalah keterbatasan akses terhadap bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi kebutuhan vital dalam operasional penangkapan ikan.
Dalam konteks tersebut, ia mengingatkan kembali terobosan strategis yang pernah dilakukan pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004, yaitu Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., melalui pembangunan SPBU nelayan. Program ini terbukti memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akses energi bagi nelayan serta mendukung peningkatan kesejahteraan mereka.
Oleh karena itu, KNTI berharap agar implementasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ke depan tidak hanya berfokus pada aspek pembangunan fisik dan produksi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dasar nelayan yang bersifat krusial dan mendesak, salah satunya melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur pendukung seperti SPBU nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia.
