Oleh: Firda Husnia Rahmah, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.
Mata Akademisi, Milenianews.com – Tahun 2026 menandai fase baru dalam dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Konflik di Gaza belum sepenuhnya mereda, sementara ketegangan antara Israel dan Iran terus meningkat, melibatkan berbagai aktor penting di kawasan Timur Tengah. Serangan militer, ancaman balasan, serta eskalasi konflik menunjukkan bahwa stabilitas internasional masih berada dalam kondisi yang rapuh.
Perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu respons militer dari Teheran, yang kemudian menargetkan berbagai kepentingan Barat di kawasan Teluk. Situasi ini menegaskan bahwa konflik regional berpotensi meluas menjadi krisis global jika tidak dikelola secara hati-hati.
Baca juga: Gelar Gus dan Ning: Kontribusi Nyata atau Legalitas Semata?
Lahirnya board of peace di tengah kebuntuan global
Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan akan mekanisme perdamaian yang cepat dan efektif menjadi semakin mendesak. Namun, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kerap menghadapi kebuntuan politik akibat perbedaan kepentingan antarnegara besar.
Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai inisiatif baru dalam tata kelola keamanan global. Salah satunya adalah pembentukan Board of Peace, sebuah forum internasional yang diperkenalkan dalam pertemuan ekonomi dunia di Davos pada Januari 2026. Forum ini diklaim bertujuan mengoordinasikan rekonstruksi Gaza sekaligus menangani konflik global.
Namun, pertanyaan mendasar muncul: apakah Board of Peace benar-benar menjadi instrumen perdamaian global, atau justru menjadi arena baru perebutan pengaruh geopolitik?
Kompleksitas konflik Timur Tengah
Untuk memahami kontroversi ini, konflik Timur Tengah perlu dilihat sebagai jaringan persoalan yang saling terhubung. Konflik Israel–Palestina tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari konfigurasi geopolitik yang melibatkan banyak aktor.
Israel memandang Iran sebagai ancaman strategis, terutama karena dukungan Iran terhadap kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi lain di kawasan. Sebaliknya, Iran melihat dukungan tersebut sebagai bagian dari strategi untuk menyeimbangkan pengaruh Israel dan Amerika Serikat.
Hizbullah sendiri memiliki posisi penting sebagai aktor non-negara dengan pengaruh besar di Lebanon. Hubungannya dengan Iran menjadikan konflik antara Iran dan Israel berpotensi berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas.
Di sisi lain, Amerika Serikat tetap menjadi aktor eksternal utama di kawasan, dengan dukungan militer dan politik terhadap Israel sebagai bagian dari strategi keamanan jangka panjangnya.
Antara harapan dan kepentingan
Dalam konteks geopolitik yang rumit ini, kehadiran Board of Peace memunculkan dua sudut pandang. Di satu sisi, forum ini dipandang sebagai langkah pragmatis untuk mempercepat rekonstruksi Gaza dan menjaga stabilitas kawasan.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa mekanisme ini justru akan didominasi oleh kepentingan politik negara tertentu. Sejak awal pembentukannya, sejumlah negara Eropa bahkan menunjukkan sikap penolakan karena khawatir peran PBB akan tergeser.
Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif perdamaian tidak pernah benar-benar bebas dari tarik-menarik kepentingan.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace juga memicu perdebatan di dalam negeri. Pemerintah menyatakan bahwa partisipasi Indonesia akan terus dievaluasi, terutama jika forum tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan rakyat Palestina.
Sikap ini mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara menengah yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap perdamaian global.
Perdamaian di Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan
Melihat dinamika yang ada, Board of Peace tidak dapat dipahami semata sebagai lembaga perdamaian baru. Ia juga merupakan refleksi dari perubahan peta kekuasaan dalam politik internasional.
Sejarah menunjukkan bahwa setiap upaya menciptakan mekanisme perdamaian hampir selalu berada dalam bayang-bayang kepentingan geopolitik. Perdamaian tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh keseimbangan kekuatan dan pengaruh politik.
Di sinilah tantangan sesungguhnya: bagaimana memastikan bahwa upaya perdamaian tidak berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Baca juga: Qirā’at QS. Al-Ahzab: 33 dan Ruang Karir Perempuan dalam Perspektif Matan Syatibi
Bagi Indonesia dan komunitas internasional, persoalan utamanya bukan sekadar menerima atau menolak Board of Peace. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa setiap upaya perdamaian benar-benar berpihak pada kemanusiaan.
Diplomasi harus tetap berakar pada prinsip keadilan dan multilateralisme. Tanpa itu, forum apa pun—sebaik apa pun konsepnya—berpotensi hanya menjadi panggung baru bagi persaingan kekuatan global.
Pada akhirnya, perdamaian sejati tidak lahir dari dominasi, melainkan dari komitmen bersama untuk menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan kekuasaan.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
