Milenianews.com, Jakarta – Isu bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) masih jadi topik panas yang ramai dibicarakan. Forum internasional yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini ikut menyedot perhatian publik setelah muncul kabar soal iuran keanggotaan yang nilainya disebut tembus Rp16,7 triliun. Angka fantastis itu langsung memicu perdebatan, terutama soal urgensi dan dampaknya bagi keuangan negara.
Baca juga: Purbaya Yudhi Sadewa Siapkan Langkah Redenominasi Rupiah, Tapi Tak Dalam Waktu Dekat
Perbincangan makin melebar ketika muncul dugaan bahwa iuran tersebut berpotensi dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait mekanisme pembayaran iuran BoP.
“Belum ada keputusan dari Presiden mengenai apakah iuran itu dibayarkan dan dari mana sumber dananya,” ujar Purbaya, Selasa (29/1). Ia menekankan bahwa seluruh opsi masih dalam tahap pembahasan awal dan belum masuk ke keputusan teknis, termasuk penggunaan APBN.
Menkeu minta publik tak berspekulasi terlalu jauh
Purbaya juga menambahkan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil langkah, mengingat setiap kebijakan anggaran harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan prioritas nasional. Karena itu, ia meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa dana sebesar itu pasti akan dibayarkan oleh negara.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono ikut meluruskan narasi yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa kontribusi dana dalam Board of Peace bersifat sukarela dan tidak menjadi kewajiban mutlak bagi negara yang bergabung.
“Iuran tersebut sifatnya sukarela, bukan kewajiban yang harus dibayarkan oleh negara anggota,” kata Sugiono, Selasa (29/1). Ia menjelaskan bahwa dana yang dihimpun dalam forum tersebut rencananya akan digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya rekonstruksi dan upaya perdamaian di Gaza, Palestina.
Menurut Sugiono, keterlibatan Indonesia dalam BoP justru dimaksudkan untuk memperkuat peran diplomasi Indonesia di tingkat global, terutama dalam isu perdamaian dan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa langkah ini tetap sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan dan kesejahteraan rakyat Palestina.
Baca juga: Menkeu Purbaya Luncurkan Layanan Aduan Pajak dan Bea Cukai Melalui WhatsApp, Berikut Nomornya
Fokus dana disebut untuk rekonstruksi Gaza dan misi kemanusiaan
Meski demikian, polemik soal besaran iuran dan sumber pendanaannya masih menjadi perhatian publik. Banyak pihak menilai pemerintah perlu bersikap terbuka dan memberikan penjelasan yang utuh agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat.
Hingga kini, pemerintah menegaskan belum ada keputusan final terkait pembayaran iuran Board of Peace. Seluruh kebijakan masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan secara resmi jika telah ditetapkan.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.
