Milenianews.com, Jakarta- Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS. menyampaikan empat resep proses pembangunan untuk mewujudkan desa yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.
Keempat resep itu adalah: pertama, perencanaan dan proses pengambilan keputusan pembangunan secara spasial maupun temporal harus berbasis sains (ilmu) dengan target (Key Performance Indicators) yang benar dan terukur.
Kedua, implementasi (pelaksanaan) pembangunan mesti dikerjakan secara profesional, cerdas, ikhlas, berkesinambungan, dan tuntas sampai semua target pembangunan tercapai; ketiga, melakukan Monev (Monitoring and Evaluation) untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan dilaksanakan secara tepat dan benar, dan sebagai dasar untuk evaluasi serta koreksi rencana pembangunan, bila terjadi penyimpangan di lapang.
“Adapun yang keempat adalah utus pemuda unggul ke setiap desa yang membutuhkan,” kata Prof. Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber acara talk show “Menjadikan Desa Sebagai Basis Pembangunan Nasional Demi Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan ” yang diadakan dalam rangka pelantikan BPN GESID (Generasi Emas Indonesia) oleh BPN GESID (Badan Pimpinan Nasional Generasi Emas Indonesia) di Gedung Nusantara IV, DPR RI, Jakarta, 31 Mei 2023.
Dalam makalahnya yang berjudul “Pembangunan Masyarakat dabn Wilayah Perdesaan Berbasis SDM Unggul, Inovasi, dan Potensi Lokal yang Inklusif, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”, Prof. Rokhmin, yang juga Ketua Dewan Pakar GESID, mengemukakan sejumlah alasan desa dan pemuda sebagai faktor determinan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia mengungkapkan, saat ini wilayah NKRI terdiri dari 74.957 desa (91% total wilayah NKRI) dan 9.139 kelurahan kota (9%). Sekitar 71% total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perdesaan NKRI (BPS, 2021; Kemendes, 2021).
“Sebab itu, apabila seluruh (sebagian besar > 90%) desa di Indonesia itu maju, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan (sustainable); maka Indonesia Emas (Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat) bakal terwujud paling lambat pada 2045,’” ujar Prof. Rokhmin yang juga Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – sekarang.
Ia menambahkan, pada umumnya wilayah perdesaan NKRI memiliki potensi pembangunan yang cukup besar. Maju – mundurnya sebuah bangsa sangat bergantung pada generasi mudanya. “Sekitar 42% penduduk Indonesia adalah pemuda (16 – 30 tahun) (UU No.40/2009 tentang Kepemudaan),” tuturnya.
Potensi dan Tantangan Pembangunan Perdesaan
Prof. Rokhmin, yang juga ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, memaparkan potensi pembangunan desa. Mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, ESDM, industry manufaktur (pengolahan) berbasis SDA dan non-SDA, pariwisata, hingga industri dan ekonomi kreatif.
Namun, kata ia, pembangunan wilayah perdesaan NKRI masih menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan. Antara lain, sebagian besar desa ekonominya terbelakang, penduduknya tidak atau kurang sejahtera (miskin), tidak atau kurang mandiri, dan lingkungan hidupnya kurang berkualitas, indah, asri, nyaman, dan berkelanjutan. Hanya sedikit desa yang sudah maju, sejahtera, ramah lingkungan, mandiri, dan berkelanjutan (Desa Waturaka, NTT; Desa Krui, Lampung; Desa Ponggok, Jateng; Desa Kutuh, Bali; dan Desa Bandar, Jateng).
Selain itu, keterbatasan infrastruktur pembangunan; rendahnya aksesibilitas dan konektivitas (jalan, transportasi laut dan pelabuhan, transportasi udara dan bandara, dan digital); serta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Konsep Pembangunan Ekonomi yang kurang tepat dan benar, dan sangat mudah diubah.
“Di samping itu, kebanyakan unit usaha (bisnis) masih tradisional, belum menerapkan: (1) Economy of Scale, (2) Integrated Supply Management System, (3) Teknologi Mutakhir Yang Tepat (Industry 4.0 dan Society 5.0), dan (4) Sustainable Development Principles,” ujarnya.
Hal lain yang juga menjadi permasalahan dan tantangan pembangunan perdesaan adalah risiko bencana alam; rendahnya akses rakyat desa kepada sumber modal, teknologi, infrastruktur, pasar, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya; inimnya SDM yang berkualitas unggul (Knowledge, Skills, Expertise, Work Ethics, dan Akhlak), baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat desa; kebijakan dan dukungan pemerintah kepada pembangunan wilayah perdesaan belum optimal; serta sistem pemerintahan dan kenegaraan yang lemah (Soft State) (Myrdal, 1968).
Baca Juga : Kunjungan 4 Hari ke Fujian, China, Prof. Rokhmin: Ini Kunjungan yang Produktif dan Mencerahkan
Karena itu, kata dia, kebijakan dan program untuk membangun desa yang maju, adil dan sejahtera haruslah mencakup: RTRW; pendayagunaan semua potensi ekonomi secara optimal dan sustainable: (1) skala ekonomi, (2) ISCMS, (3) teknologi mutakhir, dan (4) Green and Blue economy; pembangunan kedaulatan pangan, energi, dan farmasi; kerja sama korporatisasi antar desa dan wilayah; serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
“Selain itu, pengelolaan lingkungan; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam; pembangunan SDM : kesehatan, pendidikan, dan moral/spiritual; klim investasi kondusif; serta keamanan dan ketertiban,” tuturnya.
Presiden GESID Viviana Hanifa menyampaikan terima kasih kepada sejumlah tokoh nasional yang menghadiri acara pengukuhan dan pelantikan pengurus GESID tersebut. Antara lain, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto S.PT., Dr © Billy Mambrasar (staf khusus presiden bidang inovasi, pendidikan dan daerah terluar), dan Rektor Cyber University Prof. Gunawan Witjaksono. “Target kami dalam 100 hari ke depan kami ingin mengadakan konsolidasi internal terlebih dahulu,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, GESID menandatangani MoU dengan PT Pegadaian dan SAHARA.
