Milenianews.com, Jakarta – Transformasi digital di sektor pemerintahan Indonesia masih mengalami beberapa kendala, baik dari segi optimalisasi layanan maupun keamanan siber. Merespon hal tersebut, Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Google Cloud Indonesia mengadakan Digital Expert Talk #13 bertajuk Keamanan Siber dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.
Acara tersebut dihadiri oleh Prof. Achmad Djunaedi (Research Advisor CfDS UGM), Cahyo Tri Birowo, ST., MTI (Asisten Deputi Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE), Agung Basuki (Tim Pusat Data Nasional APTIKA), dan Ardian Silvano (Cloud Costumer Engineer Google Cloud Indonesia).
Baca Juga : Google Dukung Pengembangan UMKM di Indonesia, Kucurkan Dana US$2 Juta
Kegiatan diskusi bersama tersebut merupakan salah satu upaya memahami tantangan dan upaya perbaikan keamanan siber dalam implementasi SPBE. Prof. Achmad Djunaedi membuka pembahasan dengan menjabarkan manfaat penerapan SPBE di Indonesia.
Ia kemudian melanjutkan keamanan siber merupakan salah satu fondasi kunci SPBE, “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government saat ini sudah mulai diterapkan di Indonesia perlu ditopang dengan keamanan siber yang kuat. Ini penting dan tidak boleh ketinggalan, tak mungkin mengembangkan teknologi tanpa memiliki penjaga dan kesadaran pentingnya penjagaan tersebut.”
Dari sisi implementasi, Cahyo Tri Birowo pun membagikan lanskap kerangka kerja ekosistem digital yang termasuk didalamnya integrasi SPBE dari tataran pemerintah pusat hingga daerah. Ia menjelaskan terkait terwujudnya Pemerintahan 4.0 untuk pelayanan publik yg prima maka pemerintah perlu mewujudkan birokrasi berkelas dunia yakni dengan strategi transformasi organisasi dan transformasi sistem kerja.
Agung Basuki menanggapi fenomena ini dengan memaparkan terkait upaya Kominfo dalam mendukung pemerintah untuk mempercepat penggunaan layanan publik elektronik. Agung menjelaskan banyaknya aplikasi dan pusat data di Indonesia berbasis instansi baik di pusat maupun daerah yang tidak optimal.
Hal ini menunjukan perlunya standarisasi aplikasi, pusat data, dan kemampuan SDM yang saat ini dibutuhkan pemerintah dalam menangulani resiko keamanan siber dalam mengimplementasikan SPBE, “Saat ini gerakan yang tengah kami lakukan ialan salah satunya pengembangan infrastruktur digital pemerintah untuk dapat menyediakan layanan infrastruktur ‘on-deman’ pemerintah berbasis cloud dan berstandar tinggi untuk meningkatkan ketersediaan dan keamanan informasi”.
Baca Juga : Dorong Pemanfaatan Metaverse, Kominfo Dukung Penuh Akselerasi Literasi Digital CfDS UGM
Sebagai praktisi, Ardian Silvano membenarkan bagaimana kemanan digital saat ini belum menjadi masalah yang di ‘anak emas’kan di Indonesia baik di sektor publik ataupun swasta. Ia pun menjelaskan kiat melakukan transformasi keamanan siber yang terukur dan terstruktur.
“Google melalui sistem Framework merupakan upaya industri menjawab kebutuhan keamanan digital saat ini. Security & Resilience Framework (SRF) dapat dipergunakan sebagai panduan dan juga alat bantu untuk mengurangi resiko mencegah kejahatan siber dan membantu instansi menjadi proaktif menghadapi ancaman kejahatan siber.”
Jangan sampai ketinggalan info terkini bagi generasi milenial, segera subscribe channel telegram milenianews di t.me/milenianewscom.
