Milenianews.com, Jakarta– Dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian R di Jakarta, Rabu (2/7/2025), Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan dua catatan penting yang menyoroti substansi pembangunan pertanian nasional.
Prof. Rokhmin membuka pernyataannya dengan apresiasi tinggi terhadap capaian Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Amran Sulaiman. “Kami mengapresiasi, dalam usia 57 tahun Kementan, ini adalah pencapaian terbaik yang pernah diraih seorang Menteri Pertanian. Selamat, Pak Amran,” ungkap Prof. Rokhmin seperti dikutip dalam rilis yang diterima Milenianews.com.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak cukup diukur dari volume produksi, tetapi harus mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani. Dengan mencontohkan kasus di Indramayu kabupaten penghasil beras terbesar di Indonesia, Prof. Rokhmin mengungkap bahwa 68% petani masih hidup dalam garis kemiskinan versi Bank Dunia. “Sangat ironis kan?” ujarnya.
Di tingkat nasional, petani pun umumnya menjadi salah satu dari 3 kantong kemiskinan, bersama kaum nelayan dan buruh.
“Kalau petaninya masih miskin, maka sehebat apapun capaian produksi, wajah sektor pertanian kita tetap buruk di mata rakyat dan publik pada umumnya” ujarnya tegas.
“Oleh karena itu, mari Pak Menteri atasi kemiskinan petani secara tuntas, dan sejahterakan seluruh petani Indonesia,” kata Prof. Rokhmin.
Selain itu, ia mendorong Kementerian Pertanian untuk tidak hanya menampilkan capaian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, tetapi juga melaporkan secara komprehensif kinerja Ditjen lainnya, terutama perkebunan, dan peternakan dan kesehatan hewan yang sangat strategis dalam neraca perdagangan serta pemenuhan gizi nasional.
“Tanpa sawit, neraca perdagangan pertanian kita minus 6 miliar dolar. Dan, smallholder (pekebun rakyat) kita masih tertinggal. Kita harus kawal semuanya,” tegas Prof. Rokhmin.
Rapat ini mempertegas komitmen Prof. Rokhmin untuk berpihak kepada petani kecil dan keseimbangan antar subsektor pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan yang mensejahterakan seluruh petani dan peternak, adil, dan berkelanjutan.
