Milenianews.com, Jakarta – Keputusan pemerintah tak mengumumkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) secara akumulatif disesalkan. Transparansi perkembangan virus korona (Covid-19) dinilai penting.
“Dalam konteks penanganan pandemi, informasi yang valid, tepercaya, dan terus diperbarui perlu diberikan pada publik tanpa terkecuali,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani di Jakarta, Selasa, (19/5).
Baca Juga : Penutupan McDonald’s Sarinah Berujung Teguran
Pengumuman pemerintah akan mengumumkan ODP dan PDP
Yati menilai keterbukaan informasi data corona penting. Apalagi, belum ada vaksin sampai hari ini.
“Jadi keselamatan warga tergantung pada informasi tentang upaya pencegahan dan pengendalian perilaku individu,” ujarnya.
Yati juga menyayangkan komunikasi lembaga pemerintah yang kerap berseberangan. Menurutnya, hal itu memperkeruh suasana dan ketidakpastian penanganan krisis.
“Dikhawatirkan menurunkan kewaspadaan yang berakibat perluasan penularan wabah,” ucap Yati.
Baca Juga : Jokowi Singgung Rencana Pelonggaran PSBB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto mengatakan pemerintah hanya akan mengumumkan ODP dan PDP dalam pengawasan. Biasanya, Yuri mengumumkan ODP dan PDP yang telah selesai dipantau atau diawasi.
Yuri berargumen PDP yang menerima hasil positif bukan PDP, melainkan kasus positif corona. Sedangkan PDP yang sembuh dianggap bukan kasus corona. (afr)
