Milenianews.com, Mataram—Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya Indonesia berdaulat pangan. Ia mengemukakan, dalam perspektif ekonomi, untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045, Indonesia harus mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang: (1) tinggi (rata-rata > 7% per tahun), (2) berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja, 400 ribu orang per 1% pertumbuhan), (3) inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara adil, dengan income > USD 480 (Rp 7,5 juta)/orang/bulan secara berkeadilan), dan (4) berkelanjutan (sustainable).
“Dengan penduduk 280 juta jiwa (terbesar ke-4 di dunia), Indonesia harus berdaulat pangan, farmasi, energi, dan mineral. Dan, Indonesia mesti melaksanakan Transformasi Struktural Ekonomi (TSE),” kata Prof. Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber seminar “Kolaborasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan” dalam rangka HUT Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA) Rke-24, di ruang Aula Brida Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, Senin (26/2/2024).
Berdasarkan UU No. 18/2012 tentang Pangan, maka definisi pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia; termasuk bahan tambaham pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Prof. Rokhmin, yang juga merupakan Dewan Pakar MAPORINA, menambahkan, untuk menjalankan roda pembangunan (TSE) yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi seperti di atas, dan kedaulatan keempat material di atas, Indonesia membutuhkan: (1) SDM berkualitas unggul (knowledge, skills, expertise, etos kerja, dan akhlak karimah), (2) Good Governance, (3) Masyarakat Meritokrasi, (4) Rule of Laws, dan (5) Pemimpin yang memiliki IMTAQ kokoh, capable, berkhlak mulia, dan strong (kuat).
SDM unggul, kata Prof. Rokhmin, bergantung pada asupan makanan yang bergizi dan sehat, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, R & D (Litbang), penyuluhan, dan agama. “Pangan adalah kebutuhan dasar dan hak azasi manusia, karena menentukan tingkat kesehatan, kecerdasan, kualitas SDM, dan kemajuan suatu bangsa. “You are, what you eat”,” tegas Prof. Rokhmin yang membawakan makalah berjudul “Urgensi Pembangunan kedaulatan pangan bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa Indonesia (Indonesia Emas 2045)”.
Di era perubahan iklim global dan disrupsi rantai pasok global akibat Perang Rusia vs Ukraina, genosida Israel atas Palestina, dan ketegangan geopolitik global lainnya, maka menempatkan kedaulatan pangan sebagai suatu keniscayaan. “Urusan pangan adalah hidup-matinya sebuah bangsa” (Pidato Presiden Soekarno pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, UI di Bogor, 27 April 1952). “Suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa akan sulit untuk bisa maju, sejahtera, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor (FAO, 2000),” papar Prof. Rokhmin yang juga Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).
Prof. Rokhmin mengemukakan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, sektor pembangunan bidang pangan (Pertanian, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) mestinya bukan hanya mampu menjadikan Indonesia berswasembada pangan, tetapi juga ‘feeding the world’. Sayangnya, sejak 2014 – 2023, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5% per tahun, pengangguran (pekerja sektor informal) meningkat, kemiskinan masih tinggi 9,4% – 37%, kesenjangan ekonomi (kaya vs miskin) kian memburuk, disparitas pembangunan antar wilayah sangat tinggi (hampir 60% PDB disumbangkan oleh P. Jawa), stunting dan gizi buruk masih tinggi, ketahanan pangan rendah, kualitas SDM relatif rendah, mayoritas petani dan nelayan masih miskin, dan kerusakan lingkungan dan SDA (sumber daya alam) semakin masif.
“Pasti ada something wrong (sesuatu yang salah) dengan cara-cara kita mengelola Pembangunan Pangan dan Pembangunan Bangsa kita selama ini,” ujar Prof. Rokhmin yang juga Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-sekarang.
