Milenianews.com, Jakarta – Deretan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara kembali memicu kemarahan warganet. Di tengah meningkatnya kritik terhadap kerusakan ekologis di Sumatera, nama Zulkifli Hasan yang kini Menteri Koordinator Bidang Pangan kembali diseret ke ruang publik. Jejak kebijakan kehutanan saat ia menjabat Menteri Kehutanan periode 2009–2014 kembali menjadi bahan gugatan moral di media sosial.
Mengutip dari berbagai platform, warganet menilai banjir yang memporak-porandakan sejumlah wilayah Sumatera tak lepas dari masifnya alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit pada masa kepemimpinan Zulkifli di Kementerian Kehutanan. Kritik mencuat, salah satunya dari akun Instagram @ootd_balqishumaira77, yang menyebut kerusakan hutan Sumatera merupakan “warisan kebijakan masa lalu”.
Lihat postingan ini di Instagram
Baca juga: Forum PRB Desak Panglima TNI Turunkan Zipur Tangani Dampak Bencana Banjir Aceh
Rekor Izin Perkebunan Sawit dan SK 673
Di samping itu, sorotan publik mengarah pada data yang sejak lama dipublikasikan oleh Greenomics Indonesia, yang menyebut bahwa dari tahun 2004–2017 terdapat 2,4 juta hektare kawasan hutan yang berubah menjadi perkebunan, setara 36 kali luas DKI Jakarta.
Dari angka itu, periode paling besar terjadi saat Zulkifli Hasan menjabat. Greenomics menyebut Zulkifli menerbitkan 1,64 juta hektare izin perubahan kawasan hutan, jumlah yang disebut sebagai “rekor” dan jauh lebih besar dari beberapa pemerintahan sebelumnya.
Puncak kontroversi terjadi pada SK 673/Menhut-II/2014, keputusan yang mengubah 1,63 juta hektare hutan di Riau menjadi bukan kawasan hutan. Sejumlah akademisi dan kelompok masyarakat sipil menjulukinya “pemutihan massal”, karena membuat sejumlah lahan yang sebelumnya ilegal berubah status menjadi legal.
Pada periode yang sama, terdapat pula 859 izin pemanfaatan hutan, mulai dari HTI, HTR, hingga IUPHHK dengan total area lebih dari 12 juta hektare, serta penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) hingga 322 ribu hektare selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kaitan dengan Banjir Sumatera: Analisis Publik dan Respons Warganet
Meski tidak ada pernyataan resmi yang menyebut banjir tahun ini disebabkan langsung oleh izin-izin tersebut, warganet mengaitkannya melalui jalur analisis kerusakan lingkungan yang sudah terjadi bertahun-tahun.
Di X dan Instagram, frasa seperti “banjir kiriman dari izin masa lalu”, “utang ekologis yang jatuh tempo”, dan “dampak obral izin sawit” banyak muncul. Publik menilai akumulasi deforestasi, terutama di Riau dan bagian tengah Sumatera, telah memperparah kondisi hidrologis kawasan.
Sejumlah pakar lingkungan juga menilai bahwa hilangnya tutupan hutan di daerah tangkapan air membuat curah hujan ekstrem lebih mudah berubah menjadi banjir bandang.
Baca juga: Jaringan Listrik Sudah Mulai Dipulihkan Usai Banjir Besar Menerjang Aceh
Tesso Nilo Kembali Jadi Simbol Luka Ekologis
Sorotan warganet juga merembet pada kondisi Taman Nasional Tesso Nilo di Riau, kawasan yang kini banyak berubah menjadi perkebunan sawit ilegal. Potongan dokumenter Years of Living Dangerously kembali viral, memperlihatkan momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford mewawancarai Zulkifli Hasan terkait deforestasi parah di kawasan tersebut.
Dalam dokumenter tersebut, Ford mengungkapkan bahwa hanya 18 persen hutan yang tersisa. Rekaman itu kembali beredar luas di media sosial sebagai simbol kekecewaan publik terhadap kerusakan lingkungan yang dinilai tak tertangani tuntas.
Isu Praktik Suap dan Laporan ke KPK
Di tengah kritik publik, warganet kembali mengangkat laporan koalisi masyarakat sipil pada 2014 yang pernah mengadukan dugaan praktik suap terkait alih fungsi lahan di Riau ke KPK. Meski proses hukum tidak berlanjut pada penetapan tersangka, isu tersebut menjadi bagian dari narasi publik yang memperkuat kecurigaan terhadap praktik obral izin pada masa itu.
Baca juga: TNI Kirim Pasukan Untuk Evakuasi Warga yang Terjebak Banjir di Aceh Utara
Belum Ada Respons Resmi dari Zulkifli Hasan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Zulkifli Hasan terkait gelombang kritik terbaru yang mengaitkan banjir Sumatera dengan kebijakan kehutanan era 2009–2014. Pada sejumlah kesempatan sebelumnya, Zulkifli menyatakan bahwa langkah pemerintah pada masa itu telah mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk upaya rehabilitasi hutan dan penertiban izin.
Namun derasnya kritik publik menunjukkan bahwa isu kerusakan lingkungan masih menjadi beban sejarah yang terus menghantui setiap bencana yang terjadi di Sumatera.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.
