Oleh: Insan Faisal Ibrahim, S.Pd
Mata Akademisi, Milenianews.com – Menjelang hari raya, kabar tentang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi berita yang dinanti banyak pegawai negeri. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru yang berstatus PNS maupun PPPK, kebijakan ini tentu membawa rasa lega. Tambahan penghasilan tersebut menjadi bekal untuk menyambut hari raya bersama keluarga, sekaligus membantu memenuhi berbagai kebutuhan yang biasanya meningkat menjelang perayaan.
Namun di balik kabar baik tersebut, terdapat sisi lain yang jarang mendapatkan perhatian serius. Di ruang guru yang sama, di sekolah yang sama, bahkan di kelas yang sama, ada sosok-sosok yang tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi tetapi tidak merasakan kebahagiaan yang sama. Mereka adalah para guru honorer.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa guru PNS dan guru honorer sering menjalankan tanggung jawab yang hampir tidak berbeda. Mereka mengajar mata pelajaran yang sama, menyiapkan perangkat pembelajaran, memeriksa tugas dan ujian siswa, hingga menghadapi berbagai dinamika di ruang kelas. Tidak jarang mereka juga terlibat dalam kegiatan sekolah di luar jam pelajaran, mulai dari rapat hingga kegiatan ekstrakurikuler.
Baca juga: Guru dan Siklus Janji Politik yang Tak Pernah Usai
Perbedaan yang paling mendasar terletak pada status kepegawaian. Guru PNS dan PPPK tercatat sebagai bagian dari sistem Aparatur Sipil Negara yang penghasilannya bersumber dari anggaran negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban memberikan berbagai hak, termasuk THR. Sementara itu, guru honorer umumnya diangkat oleh sekolah, yayasan, atau pemerintah daerah dengan mekanisme yang berbeda, sehingga gaji mereka sering kali bergantung pada kemampuan anggaran sekolah yang terbatas.
Ketimpangan yang terlihat di balik status
Dari sisi regulasi, perbedaan tersebut memang dapat dipahami. Namun jika dilihat dari perspektif keadilan sosial, persoalan ini menjadi lebih kompleks. Pendidikan merupakan layanan publik yang sangat penting, dan guru adalah aktor utama dalam proses tersebut. Ketika dua orang guru menjalankan tanggung jawab yang sama tetapi menerima penghargaan yang sangat berbeda, muncul pertanyaan tentang bagaimana sistem menghargai pengabdian mereka.
Bagi sebagian guru honorer, kondisi ini bukan sekadar persoalan tidak adanya tambahan penghasilan. Banyak di antara mereka yang selama ini telah bekerja dengan pendapatan yang relatif kecil. Bahkan tidak sedikit yang menerima gaji jauh di bawah standar upah minimum. Ada yang harus mengajar di beberapa sekolah sekaligus demi mencukupi kebutuhan hidup. Ada pula yang tetap bertahan karena panggilan hati untuk mendidik generasi muda.
Dalam situasi seperti itu, keberadaan THR sebenarnya dapat menjadi bantuan yang sangat berarti. Bukan hanya untuk merayakan hari raya, tetapi juga untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang meningkat pada momen tersebut. Sayangnya, kesempatan itu sering kali tidak dimiliki oleh para guru honorer.
Dampak yang lebih dari sekadar ekonomi
Dampak dari kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek psikologis. Ketika pengumuman tentang pencairan THR bagi ASN disampaikan, sebagian guru honorer mungkin tetap menunjukkan sikap profesional. Mereka tetap mengajar, tetap menjalankan tanggung jawabnya, dan tetap hadir di ruang kelas seperti biasa.
Namun di balik sikap profesional tersebut, tidak dapat dipungkiri ada perasaan yang sulit diungkapkan. Pertanyaan tentang penghargaan terhadap pengabdian mereka sering muncul dalam benak. Apakah dedikasi seorang guru hanya diukur dari status administratifnya? Apakah kerja keras di ruang kelas belum cukup untuk mendapatkan perhatian yang lebih layak?
Pemerintah sebenarnya telah berupaya memperbaiki kondisi ini melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan membuka peluang pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Program ini memberikan harapan bagi banyak guru yang selama bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status. Meski demikian, proses tersebut masih membutuhkan waktu dan belum mampu menjangkau seluruh guru honorer yang ada.
Mencari jalan menuju sistem yang lebih adil
Keterbatasan formasi, syarat administrasi, hingga faktor usia masih menjadi tantangan dalam proses pengangkatan tersebut. Akibatnya, masih banyak guru honorer yang harus menunggu tanpa kepastian kapan status mereka akan berubah, sementara kebutuhan hidup sehari-hari tetap berjalan.
Beberapa pihak kemudian mengusulkan agar pemerintah daerah atau lembaga pendidikan dapat memberikan bentuk penghargaan lain bagi guru honorer menjelang hari raya. Meskipun mungkin tidak dalam bentuk THR seperti yang diterima ASN, setidaknya ada upaya untuk menunjukkan kepedulian dan rasa kebersamaan.
Baca juga: Mengabdi Tanpa Jaminan: Guru Honorer dan Keadilan yang Tak Kunjung Datang
Langkah semacam ini penting bukan hanya dari sisi kesejahteraan, tetapi juga untuk menjaga iklim kerja yang sehat di lingkungan pendidikan. Ketimpangan yang terlalu mencolok berpotensi memengaruhi semangat kerja dan rasa solidaritas di antara para guru.
Pada akhirnya, isu THR bagi guru honorer menyimpan pesan yang lebih luas. Persoalan ini bukan semata tentang tambahan penghasilan, melainkan tentang pengakuan terhadap kerja dan pengabdian. Guru honorer tidak meminta perlakuan istimewa, tetapi berharap ada perhatian yang sebanding dengan tanggung jawab yang mereka jalankan.
Hari raya sering dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian. Semangat tersebut seharusnya juga tercermin dalam cara kita memandang para pendidik. Sebab di balik papan tulis dan ruang kelas, ada banyak guru yang terus bekerja dengan tulus demi masa depan generasi bangsa, terlepas dari apa pun status yang mereka sandang.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
