Oleh: Insan Faisal Ibrahim, S.Pd
Mata Akademisi, Milenianews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal membawa semangat besar: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang memadai demi menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa persoalan gizi masih menjadi pekerjaan rumah bangsa. Data mengenai stunting, anemia, dan kurang gizi pada anak usia sekolah menunjukkan bahwa intervensi negara memang diperlukan.
Namun, di tengah tujuan yang begitu mulia, program ini justru terus menjadi sorotan. Sorotan tersebut bukan semata pada konsepnya, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan yang, di sejumlah daerah, menuai polemik. Terdapat laporan mengenai kualitas makanan yang tidak sesuai standar, porsi yang minim, hingga bahan baku yang dipertanyakan kelayakannya. Publik pun bertanya, bagaimana mungkin program sebesar ini menghasilkan menu yang jauh dari kata layak untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.
Kritik pun mengalir deras. Tidak jarang, tudingan langsung diarahkan kepada Presiden sebagai penggagas kebijakan.
Baca juga: Minyak Jelantah MBG Siap Jadi Komoditas Ekspor, Singapore Airlines Ngincer Buat Bioavtur
Antara gagasan dan praktik di lapangan
Jika dicermati lebih dalam, persoalan tersebut sejatinya bukan terletak pada gagasan MBG itu sendiri, apalagi pada niat Presiden. Masalah utama justru muncul dari oknum-oknum yang memanfaatkan program ini sebagai ladang keuntungan pribadi. Setiap kebijakan publik yang melibatkan anggaran besar selalu memiliki potensi penyimpangan apabila pengawasan tidak berjalan optimal. MBG, dengan cakupan nasional dan anggaran yang signifikan, tentu menjadi “lahan basah” bagi pihak-pihak yang lebih mengedepankan profit daripada kepentingan anak-anak bangsa.
Fenomena menjamurnya dapur MBG yang dikelola oleh pihak tertentu—bahkan lebih dari satu lokasi—menjadi tanda tanya tersendiri. Tidak sedikit pelaku usaha berlomba-lomba terlibat dalam proyek ini. Muncul pula cerita tentang kerabat atau keluarga pejabat yang menikmati keuntungan besar dari pengelolaan dapur MBG. Secara hukum, mungkin seluruh proses tersebut tampak sah. Namun, secara moral, kondisi ini memunculkan kesan bahwa program sosial telah bergeser menjadi proyek bisnis semata.
Akibatnya, kualitas makanan yang seharusnya menjadi prioritas utama justru terabaikan. Ketika orientasi utama adalah margin keuntungan, efisiensi kerap ditempuh dengan memangkas kualitas bahan baku. Harga ditekan serendah mungkin, pemasok dipilih bukan berdasarkan kualitas terbaik, melainkan harga termurah, dan pengawasan gizi berisiko menjadi formalitas. Anak-anak yang seharusnya menerima makanan sehat dan bergizi justru memperoleh menu yang sekadar mengenyangkan, bukan menyehatkan.
Pengawasan dan transparansi sebagai kunci
Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Program publik sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang ketat, transparansi anggaran, serta keterlibatan masyarakat. Tanpa ketiga hal tersebut, celah penyimpangan akan selalu terbuka. Publik wajar mengkritik Presiden karena beliau merupakan simbol kebijakan. Namun, adil rasanya jika sorotan juga diarahkan pada struktur pelaksana di bawahnya. Kebijakan yang baik dapat berubah menjadi buruk ketika diimplementasikan oleh individu yang tidak memiliki integritas.
Dalam berbagai kasus kebijakan sosial di Indonesia, pola semacam ini bukanlah hal baru. Gagasan besar dengan semangat kesejahteraan kerap tersendat oleh mentalitas sebagian oknum yang memandang proyek negara sebagai peluang memperkaya diri. Ironisnya, ketika masalah mencuat ke permukaan, pemimpin tertinggi sering kali menjadi pihak pertama yang disalahkan. Nama Presiden disebut, kredibilitasnya dipertanyakan, padahal praktik di lapangan belum tentu berada dalam pengawasan langsungnya.
Karena itu, penting untuk memisahkan antara kebijakan dan pelaksana. MBG sebagai konsep tetap memiliki nilai strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Gizi yang cukup pada anak usia sekolah terbukti berdampak pada konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, hingga prestasi akademik. Jika dikelola dengan benar, program ini dapat menjadi investasi jangka panjang yang hasilnya baru terasa beberapa dekade mendatang.
Jalan perbaikan dan ketegasan sikap
Solusi yang ditawarkan bukanlah menghentikan program, melainkan memperbaiki tata kelolanya. Pemerintah perlu membuka ruang audit independen, melibatkan ahli gizi secara aktif, serta mempublikasikan standar menu dan struktur biaya secara transparan. Sekolah dan orang tua juga perlu diberi akses untuk melaporkan kualitas makanan secara terbuka tanpa rasa takut. Pengawasan berbasis komunitas dapat menjadi benteng tambahan agar tidak ada lagi praktik penyimpangan di balik layar.
Selain itu, sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran harus benar-benar diterapkan. Jika terdapat pengelola yang terbukti menurunkan kualitas demi keuntungan pribadi, kontraknya harus diputus dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ketegasan ini penting bukan hanya untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG serta terhadap kepemimpinan Presiden.
Baca juga: Dilema Prioritas Nasional: Menakar Urgensi Pengangkatan ASN dalam Program Makan Bergizi Gratis
Pada akhirnya, MBG mencerminkan bagaimana sebuah bangsa memperlakukan generasi mudanya. Jika program ini berhasil, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok, melainkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, jika dikhianati oleh keserakahan segelintir oknum, kerugiannya pun bersifat kolektif: anak-anak kehilangan hak atas gizi yang layak, masyarakat kehilangan kepercayaan, dan Presiden menjadi sasaran kekecewaan.
Oleh karena itu, sikap objektif sangat diperlukan. Kritik harus tetap disampaikan, tetapi dengan sasaran yang tepat. Jangan sampai niat baik tenggelam oleh praktik buruk segelintir pihak. Presiden memang menjadi simbol kebijakan, tetapi keberhasilan atau kegagalan program seperti MBG pada akhirnya sangat bergantung pada integritas para pelaksana di lapangan. Ketika integritas dijaga, program sosial menjadi berkah. Sebaliknya, ketika keserakahan dibiarkan, program mulia pun dapat berubah menjadi proyek yang mencederai harapan rakyat.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
