Milenianews.com, Jakarta – Pelantikan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilakukan Jumat (20/12) siang ini. Hal tersebut dikatakan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan ke Balikpapan, Rabu (18/12) lalu.
“Iya jumat dilantik,” katanya. Selain itu, Presiden juga membocorkan beberapa nama yang akan menjadi calon anggota Dewas KPK.
Nama-nama yang dicalonkan berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari hakim, jaksa, ekomon hingga mantan ketua KPK. Yakni, Artidjo Alkostar, Albertina ho hingga Taufiqurrahman Ruki.
Baca Juga : KPK Sesalkan Lambannya Penangkapan PNS ‘Korup’
Meski demikian, belum ada pengumuman lebih lanjut siapa saja yang akan menjabat Dewas KPK. Diberitakan Kompas.com, Jumat (20/12), pelantikan akan dilakukan di Istana Negara, pukul 14.30 WIB nanti.
Pelantikan itu kabarnya, akan berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR.
Mendapat Kritikan Peneliti Pukat dan Peneliti ICW
Di sisi lain, Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman mengkritik proses seleksi Dewas KPK yang dilakukan langsung oleh Presiden yang dinilai dilakukan secara tertutup dan terkesan tidak transparan.
Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, menyebutkan penjaringan yang dilakukan melalui mekanisma penunjukan langsung oleh Presiden tanpa melalui proses transparansi, independen dan akuntabel.
“Meski presiden mengatakan Dewas KPK akan diisi oleh sosok-sosok yang baik, tetapi prosesnya tidak partisipatif dan tidak transparan. Presiden asal main tunjuk,” katanya.
Ia mengkhawatirkan, Dewas KPK merupakan orang-orang kepercayaan Presiden yang dijadikan pintu masuk untuk mengendalikan KPK.
Baca Juga : Presiden Sebutkan Nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas KPK
Kritik pun juga disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana, menurutnya, Presiden tak memahami cara memperkuat KPK, bahkan ada niatan untuk menghancurkannya.
“Siapapun yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Dewan Pengawas KPK tidak akan mengurangi sedikit pun penilaian kami bahwa Presiden tak memahami bagaimana cara memperkuat KPK dan memang berniat untuk menghancurkannya,” kata Kurnia dimuat Kompas.com. (Ikok)
Sumber : Kompas.com
