Milenianews.com, Jakarta– Siaran Outlook 2026 Radio Elshinta bertajuk “Ketahanan Pangan, Tata Kelola Hutan, dan Risiko Bencana Alam” menghadirkan dialog bersama Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri (Guru Besar IPB dan anggota Komisi IV DPR RI) untuk membaca capaian 2025 sekaligus menatap tantangan 2026.
Dalam pembahasannya, Prof. Rokhmin menekankan bahwa capaian swasembada tidak boleh berhenti pada angka produksi. Pada 2025, Indonesia disebut telah surplus beras (produksi 34 juta ton vs kebutuhan 32 juta ton) dengan stok Bulog mencapai 3,7 juta ton, serta kuat di sektor perikanan yang sudah swasembada dan ekspor besar. “Namun di sisi lain, ketergantungan impor masih tinggi pada daging sapi, kedelai, dan gandum,” kata Prof. Rokhmin yang juga Rektor Universitas Ummi Bogor.
Lebih jauh, Prof. Rokhmin memaparkan lima indikator ketahanan pangan yang harus berjalan bersamaan. “Yakni, produksi yang cukup, kesejahteraan petani–nelayan–peternak, distribusi logistik yang merata, keamanan pangan (food safety), serta keberlanjutan (sustainability) melalui mitigasi perubahan iklim,” ujar Prof. Rokhmin yang juga ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).
Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se-Indonesia) itu juga menyoroti sejumlah permasalahan struktural sektor pertanian (pangan) seperti sangat sempitnya rata-rata lahan usaha petani sawah di Pulau Jawa yang hanya 0,4 ha (padahal skala ekonominya minimal 2 ha) dan laju konversi lahan pertanian yang terus terjadi, sehingga kebijakan swasembada harus dibarengi reformasi tata kelola lahan dan perlindungan petani.
Pada isu lingkungan dan risiko bencana, Prof. Rokhmin mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola hutan dan lanskap, termasuk dorongan moratorium perluasan sawit untuk menekan deforestasi yang berkontribusi pada banjir dan longsor.
Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu juga menekankan perlunya mengoptimalkan blue food (protein laut) sebagai sumber pangan sehat dan melimpah, serta mendorong peralihan menuju praktik pertanian yang lebih ramah tanah melalui pengurangan ketergantungan pupuk kimia dan peningkatan pupuk organik.
Dialog juga diperkaya dengan pertanyaan pendengar yang mengkritisi kesinambungan program swasembada lintas rezim, ketidaksinkronan pusat–daerah, praktik mafia pangan, hingga isu keamanan stok nasional. Prof. Rokhmin menutup dengan pesan bahwa “Indonesia punya modal besar, namun perlu dikelola secara lebih cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan agar ketahanan pangan berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.”
