Milenianews.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengingatkan tegas para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang belum memenuhi kewajiban administratifnya. Sebanyak 25 platform digital mendapatkan surat teguran resmi karena belum menyelesaikan proses pendaftaran sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.
Di antara daftar tersebut, salah satu yang paling menarik perhatian publik adalah ChatGPT, chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) milik OpenAI. Ancaman blokir ini pun langsung menjadi topik panas di berbagai media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Baca juga: OpenAI Laporkan 0,07% Pengguna ChatGPT Tunjukkan Tanda Gangguan Mental Serius
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menilai isu pemblokiran ChatGPT kembali memicu perdebatan lama terkait keseimbangan antara regulasi, keamanan siber, dan kebutuhan publik. Menurutnya, dinamika seperti ini telah berulang pada sejumlah platform digital sebelumnya, di mana persoalan kepatuhan administrasi sering kali menjadi pemicu kekhawatiran warganet.
Pratama menegaskan bahwa ChatGPT kini telah menjadi bagian signifikan dalam ekosistem digital Indonesia. “ChatGPT telah menjadi alat produktivitas dan riset yang digunakan luas, termasuk oleh akademisi, profesional, dan institusi pemerintah,” kata Pratama dikutip MileniaNews.com dari Kompas.com, Kamis (26/11).
Ia memandang bahwa ancaman pemblokiran tersebut lebih bersifat formal untuk mempertegas kewajiban kepatuhan, bukan indikasi bahwa pemerintah benar-benar berniat menghentikan akses ke layanan tersebut. Berdasarkan tren dari kasus-kasus sebelumnya, Pratama melihat kemungkinan besar isu ini akan selesai begitu pihak platform melakukan pendaftaran.
“Komdigi akan mengirimkan teguran administratif, kemudian OpenAI akan memenuhi kewajiban pendaftaran. Setelah itu, ketegangan mereda dan masyarakat kembali menggunakan layanan seperti biasa,” ujarnya.
Meski demikian, Pratama mengingatkan bahwa upaya pemblokiran justru dapat membuka potensi ancaman baru di ranah keamanan digital. Ketika masyarakat kehilangan akses resmi, mereka cenderung mencari cara alternatif melalui aplikasi tiruan atau penggunaan VPN yang tidak aman.
Baca juga: ChatGPT Atlas Jadi Superior! Tapi Memang Se-Worth Itu Untuk Bayar?
Hal ini, menurutnya, bisa memicu risiko yang lebih besar bagi publik, sekaligus menghambat produktivitas nasional. “ChatGPT sudah menjadi bagian penting dari rantai produktivitas nasional. Penghentian akses mendadak dapat menghambat transformasi digital, terutama di sektor pendidikan dan industri kreatif,” terang dia.
Pratama juga menilai bahwa skenario pemblokiran total hampir tidak mungkin terjadi. Selain nilai ekonomi yang besar, jumlah pengguna yang tinggi serta komitmen kepatuhan dari penyedia layanan membuat opsi tersebut dinilai tidak menguntungkan bagi pemerintah maupun masyarakat.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.
