Milenianews.com, Bekasi – Pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk menangani premanisme organisasi masyarakat (ormas) di Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11). Pertemuan ini membahas peningkatan jumlah ormas dan maraknya intimidasi, pemerasan, serta aktivitas ilegal yang dinilai mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi.
Data hingga 12 November 2025 mencatat lebih dari 636 ribu organisasi berdiri di Indonesia. Dalam enam bulan terakhir, terjadi lonjakan sekitar 40 ribu organisasi baru. Namun, peningkatan jumlah tersebut dibarengi kompleksitas kasus penyimpangan yang kini menyasar proyek strategis nasional dan kawasan industri.
Baca juga: Saking Mendalami Peran, Vino G Bastian Disegani Preman
Penyimpangan yang ditemukan meliputi penguasaan lahan ilegal, pemerasan, hingga penyediaan jasa pengamanan tidak resmi. Brigjen Pol Irwansyah menegaskan komitmen pemerintah menjaga aktivitas ekonomi tetap aman dari tekanan kelompok tertentu.
“Setiap organisasi yang menyimpang dari tujuan sosialnya dan melakukan tindakan premanisme akan kami tindak tegas,” ujar Irwansyah melalui siaran pers yang dirilis Senin (17/11).
Aparat mencatat lebih dari 15.400 kasus penyimpangan ormas telah diungkap hingga 11 November 2025. Dari jumlah itu, polisi mengamankan 4.016 tersangka, sementara lebih dari 18 ribu orang diamankan dalam berbagai operasi. Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus terbanyak. Pemerintah juga telah membentuk satgas penanganan ormas di 25 provinsi dan lebih dari 150 kabupaten/kota.
Polri melaporkan penertiban terus dilakukan melalui razia premanisme dan pemetaan daerah rawan. Penguatan intelijen juga ditingkatkan dengan penggunaan aplikasi DORS dan Early Warning System untuk memantau situasi secara real time. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri memperkuat layanan pelaporan darurat 110 yang kini terintegrasi dengan fitur chatbot untuk memudahkan pengaduan.
Brigjen Irwansyah menekankan pentingnya koordinasi menyeluruh agar penanganan berjalan lebih efektif. Menurutnya, sinkronisasi data dan kecepatan respons menjadi kunci.
“Kita perlu bekerja lebih cepat dan terintegrasi. Data harus sinkron, laporan harus responsif, dan pelatihan masyarakat harus berjalan dibarengi dengan penegakan hukum,” tuturnya.
Baca juga: Kang Pipit “Preman Pensiun” Meninggal Dunia
Pemerintah berharap langkah terpadu ini dapat menekan penyimpangan ormas dan menciptakan lingkungan usaha yang aman. Upaya kolaboratif di tingkat pusat dan daerah diharapkan memperkuat stabilitas keamanan sekaligus menjaga kepercayaan investor ke depan.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.
