Milenianews.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin, wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dipikirkan dengan matang. Ia tak mau kebijakan itu justru menimbulkan masalah baru.
“Pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, (12/5).
Baca Juga : Bogor Ajukan PSBB Tahap 3
Kepala Negara memerintahkan wacana itu untuk dikaji dan didasarkan pada data-data lapangan. Ia tak mau kebijakan tersebut salah langkah.
“Keputusan itu betul-betul adalah keputusan yang benar, hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta warga berusia kurang dari 45 tahun diberikan ruang untuk bekerja. Ini untuk menekan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi.
“Bapak Presiden telah menugaskan kepala gugus tugas untuk menyusun skenario yang berhubungan dengan upaya yang berhubungan dengan keseimbangan. Kita tetap menjaga masyarakat untuk tidak terpapar virus corona tetapi juga kita harus berjuang secara keras agar masyarakat tidak terpapar PHK,” kata Doni di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta Timur, Senin, 11 Mei 2020.
Doni menyampaikan kelompok rentan terkena covid-19 berkisar pada usia 60 tahun ke atas. Kelompok usia ini memiliki risiko kematian sebesar 45 persen.
“Kemudian kelompok usia 46 tahun sampai dengan 59 tahun yang memiliki penyakit penyerta atau komorbit antara lain hipertensi, diabet, jantung, penyakit paru obstrasi kronis yang biasanya karena kebiasaan merokok juga rentan terkena corona,” ujarnya.
Kepala BNPB ini menyampaikan kelompok usia 46 tahun ke atas memiliki risiko kematian hingga 40 persen. Adapun kelompok usia kurang dari 45 tahun memiliki mobilitas yang tinggi.
Baca Juga : Kang Emil : di Wilayah Zona Hijau Jumatan Dibolehkan lagi
“Rata-rata kalau toh mereka terpapar, mereka belum tentu sakit. Mereka tidak ada gejala. Kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi, sehingga potensi terkapar karena PHK akan bisa kita kurangi,” ujar dia. (afr)
