Milenianews.com, Jakarta – Sampah di DKI Jakarta menurun setiap harinya sejak Work From Home (WFH) diterapkan oleh pemerintah pusat.
WFH memberi dampak positif bagi kelangsungan kehidupan di Jakarta. Salah satu nya dari faktor lingkungan yang terlihat semakin membaik, terutama turunnya debit sampah.
Baca Juga : PSBB akan Diterapkan 10 April di Jakarta, DPR Minta Polri tetap Humanis
Penurunan Sampah di Bantargebang mencapai 620 ton per harinya
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih, mengatakan debit sampah di TPST Bantargebang menurun sejak 16 Maret 2020.
Penurunan berat sampah mencapai 620 ton per harinya. “Penurunan tonase atau berat sampah sebesar rata-rata 620 ton per hari. Penurunan ini jika dibandingkan dengan data rata-rata harian periode 1-15 Maret 2020 (atau) sebelum penerapan WFH, dengan rata-rata tonase sampah 16-31 Maret 2020 setelah penerapan WFH,” katanya dikutip Kumparan, Kamis (9/4).
Penerapan PSBB di DKI Jakarta akan lebih mengurangi Aktivitas Warga di DKI Jakarta
Berkurangnya debit sampah, karena tidak adanya kegiatan di sekolah, hotel, mal, restoran sampai acara publik seperti konser dan gelaran wisuda. Tempat-tempat tersebut diketahui menjadi penyumbang terbanyak sampah di DKI.
Kebijakan WFH memaksa kegiatan masyarakat dilaksanakan di rumah.
“Kebijakan bekerja, belajar dan beribadah dari rumah membuat sampah berkurang terutama dari sumber komersial, seperti dari hotel, restoran, perkantoran dan tempat wisata,” ujarnya.
Selain itu, kandungan emisi di langit-langit Kota Jakarta berkurang, karena sedikitnya kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalanan DKI.
Terutama besok 10 April 2020, Pemprov DKI Jakarta akan berlakukan PSBB. Dengan PSBB maka aktivitas warga akan semakin dibatasi.
Baca Juga : Pemerintah DKI Jakarta Mulai Salurkan Bansos saat akan Dilakukan PSBB
Polri dan TNI akan diturunkan guna membubarkan perkumpulan publik yang masih dilakukan. Selain itu, pemprov DKI juga sudah mulai membagikan bansos (bantuan Sosial) bagi warga DKI Jakarta.
Hal itu tentu untuk membantu masyarakat yang tidak bisa bekerja karena kebijakan tersebut. (Ikok)
