Milenianews.com, Jakarta – Nur Yasin, anggota Komisi IX DPR fraksi PKB mengusulkan penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Menurutnya, selama ini pemerintah menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengatasi defisit keuangan.
“Subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah, lebih baik dialihkan ke BPJS Kesehatan,” katanya dikutip Antara, Kamis (7/11).
Selama ini, ia merasa subsidi tersebut salah sasaran. Banyak yang bisa diambil untuk kesehatan dan pendidikan yang lebih penting. Nur juga tidak setuju jika pemerintah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan sampai 100 persen.
Baca Juga : Tarif Tol Pandaan-Malang mulai Diberlakukan, Berikut Besaran Tarifnya
Visi Misi Periode kedua Jokowi – KH Ma’ruf Amin
Hal tersebut disampaikan politisi PKB itu, pada saat rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (6/11) kemarin.
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), menjadi visi misi juga program utama periode kedua Jokowi – KH Ma’ruf Amin. Maka, bagi Nur, hal tersebut harus didukung dengan akses kesehatan dan pendidikan.
“Apalagi pembangunan SDM menjadi visi misi presiden di periode kedua. Harusnya didukung dengan akses kesehatan dan pendidikan,” paparnya.
Kartu Subsidi
Indonesia, lanjut Nur, tertinggal jauh di bidang kesehatan dan pendidikan dari negara-negara lain. “Karena itu, subsidi energi seharusnya bisa didefinisikan dan dialihkan ke BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Baca Juga : Atap Bangunan Sekolah Dasar Ambruk, Dua Orang Meninggal Dunia
Penerapan subsidi solar contohnya, harusnya tidak dinikmati juga oleh pengguna mobil-mobil mewah bermesin diesel.
Namun, subsidi tersebut harusnya diberikan untuk sopir angkot dan truk. “Subsidi seharusnya diberikan kepada sopir angkot dan truk. Subsidi bisa diberikan dalam bentuk kartu subsidi,” jelasnya. (Ikok)
