News  

Rakernas Maporina, Prof. Rokhmin Beberkan 7 Strategi Jaga Kedaulatan Pangan

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS., memberikan keynote speech pada pembukaan Rakornas Maporina di Jakarta, Kamis (17/3/2023). (Foto: Dok RD Institute)

Milenianews.com, Jakarta – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri memberikan keynote speech pada pembukaan  Rakornas Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia (Maporina)  di Jakarta, Kamis (17/3/2023).  Mengutip pernyataan Presiden Soekarno, Prof. Rokhmin menegaskan, “Urusan pangan adalah hidup-matinya sebuah bangsa.”

Dalam makalahnya yang berjudul Pembangunan Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045, Prof. Rokhmin menguraikan tujuh  strategi mewujudkan kedaulatan pangan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangasa.

Baca juga : Sekolah Prestasi Global Adakan Parenting Session Bersama Kak Rio

Pertama, peningkatan produktivitas dan produksi onfarm komoditas pangan perkelanjutan. Antara lain, penyusunan Big Data yang interaktif dan dinamis berdasarkan data yang absah, akurat, dan kuantitasnya mencukupi tentang semua aspek penting terkait Sektor Pangan: luas lahan pertanian, produktivitas, produksi, konsumsi pangan, demand, neraca stok pangan, ekspor, impor, profil produsen pangan dan lain-lain.

“Supaya petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya bisa hidup lebih sejahtera, maka setiap unit bisnis pangan harus memenuhi skala ekonominya.  Yakni besaran unit usaha yang menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, minimal 375 dolar AS (Rp 5,6 juta)/orang/bulan (Bank Dunia, 2022).  Contohnya, skala ekonomi untuk usaha padi sawah itu 1,5 ha  (IPB, 2018), usaha ternak ayam petelor 3.000 ekor, usaha kebun sawit 2,5 ha (Kementan, 2010), dan usaha budidaya udang Vaname 360 m2 kolam bundar (Dahuri et al., 2019).  Menerpakan Integrated Supply Chain Management System.  Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai pasok.  Dan, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable),” ujar Prof. Rokhmin yang juga ketua Dewan Pakar Maporina.

Kedua, peningkatan volume produksi sarana produksi pertanian dan perikanan yang top quality, harga bersaing, dan mencukupi kebutuhan usaha onfarm secara berkelanjutan.

Ketiga, pengelolaan konsumsi dan permintaan pangan, sehingga produksi  lebih dari permintaan nasional. “Mengingat konsumsi beras per kapita Indonesia tertinggi di dunia (sekitar 110 kg), rata-rata konsumsi beras per kapita dunia hanya 50 kg (FAO, 2020), konsumsi beras yang sehat kurang dari 60 kg per kapita (Puslitbang Gizi, 1999), maka, harus ada kebijakan dan program prioritas nasional untuk mengurangi konsumsi beras hingga 60 kg per kapita, dan secara simultan diversifikasi konsumsi pangan non-beras: sagu, sorgum, umbi-umbian, tales, porang, dan lain-lain,” papar Prof. Rokhmin yang juga ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).

Revitalisasi dan Pengembangan Industri Pengolahan Pangan

Keempat, revitalisasi dan pengembangan industri pengolahan pangan. “Penguatan dan pengembangan industri pengolahan dan pengemasan semua komoditas pangan semaksimal mungkin, kecuali beberapa komoditas pangan tertentu.  Supaya produk olahan pangan Indonesia kompetitif di tingkat global, maka lakukan bench marking dengan negara-negara produsen pangan olahan terbaik di dunia (Jepang, Korsel, Thailand, Singapore, Australia, Canada, AS, Uni Eropa, dan Turki),” tutur Prof. Rokhmin yang juga ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara.

Kelima, penguatan dan pengembangan pemasaran di dalam negeri maupun ekspor.

Keenam, penguatan dan pengembangan sistem logistik pangan nasional. “Pembangunan atau penyempurnaan sistem logistik pangan nasional, sehingga aliran (distribusi) komoditas dan produk pangan olahan serta sarana produksi dari sentra produksi ke sentra pasar (domestik dan pelabuhan ekspor) akan lebih cepat, lancar, mudah, murah, efisien, dan aman,” ujarnya.

Baca juga : BMH-Perguruan Islam Al-Ulum Medan  Galang Dana untuk Penyintas Gempa Turki dan Suriah

Ketujuh, kebijakan politik ekonomi  yang kondusif. “Kebijakan ekspor-impor pangan harus mengutamakan national interest  (kedaulatan pangan nasional),” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang juga penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-sekarang.

Jangan sampai ketinggalan info terkini bagi generasi milenial, segera subscribe channel telegram milenianews di t.me/milenianewscom.

Respon (1)

  1. Sudah terlalu banyak konsep dan usulan program pada isu ketahanan pangan.. namun masalahnya bukan dihebat dan banyaknya program tp ke konsistensian pemerintah mengawal program yang ada dan keberpihakan pada petani dan produk dalam negeri. Ini kuncinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *